Bangkalan, Februari 2026 – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangkalan mengikuti rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri selama Februari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan di daerah.

Dalam rakor tersebut dibahas perkembangan inflasi nasional dan daerah serta komoditas utama penyumbang inflasi. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa, inflasi nasional secara Year on Year (YoY) tercatat sebesar 3,55%, sedangkan inflasi Month to Month (MtM) sebesar -0,15%. Sementara itu, inflasi di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 3,29% dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) M1 Februari sebesar 1,84%, M2 Februari sebesar 2,55%, M3 Februari sebesar 3,19%, M4 Februari sebesar 3,75%, terjadi kenaikan pada periode Februari 2026.

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi antara lain tarif listrik, emas perhiasan, ikan segar, beras, dan tarif air. Pada perkembangan harga pangan, komoditas cabai rawit mengalami kenaikan sebesar 9,82%, sementara beberapa komoditas lain seperti bawang putih, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng mengalami penurunan harga. Secara umum, kondisi stok pangan nasional dilaporkan masih dalam kondisi aman, meskipun komoditas cabai merah dan cabai rawit masih perlu mendapat perhatian karena faktor cuaca dan penyakit tanaman.

Rakor juga membahas upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sejumlah komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga antara lain beras, daging sapi, daging ayam ras, telur, dan bawang putih. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah bersama Satgas Pangan dan instansi terkait melakukan berbagai langkah pengendalian, seperti pemantauan harga melalui early warning system, penguatan distribusi pangan, koordinasi dengan pelaku usaha, serta penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan oleh Bulog.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah daerah didorong untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan, termasuk melalui penganggaran program perumahan dan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam APBD maupun APBDes. Selain itu, sosialisasi pembebasan BPHTB serta dukungan perumahan perlu ditingkatkan.

Melalui partisipasi dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat terus memperkuat langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah, antara lain melalui pemantauan harga komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan daging ayam, pengawasan distribusi serta ketersediaan stok pangan, serta peningkatan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan instansi terkait guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangkalan menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kamis (26/02/2026).

Forum dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Asisten  Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di 18 kecamatan, serta perwakilan organisasi masyarakat dan yayasan. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam penyelarasan hasil Musrenbang Kecamatan dengan rancangan program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2027. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr. Bambang Budi Mustika, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, dalam sambutannya, menegaskan bahwa  forum ini mensinergikan antara pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up dari usulan-usulan hasil Musrenbang Kecamatan, jaring aspirasi anggota DPRD dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat top – down, yang selanjutnya berbagai usulan dan masukan itu disesuaikan dengan kekuatan anggaran pemerintah yang tertuang dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Anang Yulianto, A.P., M.M., menekankan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya, kita harus mempedomani visi Bapak Bupati Bangkalan yang termuat dalam RPJMD, yaitu terwujudnya masyarakat religius, berdaya saing, adil dan sejahtera. Visi tersebut telah dijabarkan dalam 5 misi dan 5 prioritas pembangunan yang disebut Panca Dharma Prasetya.

Forum yang diselenggarakan di Aula Satpol PP Kabupaten Bangkalan ini berlangsung sangat interaktif saat sesi diskusi. Sejumlah perwakilan kecamatan dan perwakilan organisasi menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya terkait realisasi rehabilitasi sekolah, rehabilitasi puskesmas, layanan administrasi kependudukan di kantor kecamatan, serta bantuan untuk lembaga sosial dan lembaga pendidikan swasta.

Sebagai informasi, semua aspirasi harus diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Nantinya, usulan akan diverifikasi kelayakannya untuk dilanjutkan atau tidak berdasarkan pertimbangan kemampuan daerah.

Bangkalan – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangkalan menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Kosda), Rabu (25/02/2026), bertempat di Aula Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

Forum ini dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, perwakilan perangkat daerah, camat se-Kabupaten Bangkalan, serta perwakilan organisasi masyarakat dan yayasan. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam penyelarasan hasil Musrenbang Kecamatan dengan rancangan program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2027.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menghimpun masukan strategis guna menajamkan prioritas pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi antara pendekatan *bottom-up* melalui Musrenbang dengan perencanaan teknokratis perangkat daerah.

Asisten Administrasi Umum, Dra. R. Amina Rachmawati, M.Si., menambahkan bahwa forum ini difokuskan pada penajaman kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. Diharapkan, seluruh program yang dirumuskan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Sesi diskusi berlangsung dinamis. Sejumlah kecamatan dan perwakilan organisasi menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya terkait realisasi bantuan alat pertanian, revitalisasi pasar, pengawasan rokok ilegal, peningkatan kebersihan Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan laut untuk keselamatan nelayan, pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), hingga optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada sektor pertanian, diinformasikan bahwa luas wilayah Kabupaten Bangkalan mencapai kurang lebih 120 ribu hektar, dengan sekitar 30 ribu hektar diantaranya merupakan lahan sawah yang tetap dipertahankan sebagai komitmen dalam menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemerintah daerah telah mengusulkan penguatan pengawasan dan keamanan laut, pembinaan serta penguatan kelembagaan koperasi nelayan, dan pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil perikanan guna mendorong peningkatan kualitas dan nilai tambah produk perikanan lokal.

Di sisi lain, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag) menyampaikan bahwa pada Tahun 2026 telah dialokasikan bantuan 280 unit tenda bagi pedagang kaki lima (PKL) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain itu, pemerintah daerah juga mengimplementasikan program prioritas subsidi bunga 0 persen bagi pelaku usaha sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan terbangun komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perangkat daerah, kecamatan, dan masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangkalan.